Ihwal 17 Plus 8 Tuntutan, Menteri Bahlil Sebut Respons Terukur Jadi Kunci Jawab Aspirasi Rakyat

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai tuntutan yang disuarakan sejumlah influencer Tanah Air. (Instagram.com/@bahlillahadalia)

YUDHABJNUGROHO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pihaknya akan serius dalam menanggapi keinginan masyarakat yang saat ini menjadi perhatian publik. 

Pernyataan ini berkaitan dengan paket 17+8 tuntutan rakyat yang disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. 

 

“Golkar tidak akan diam saja. Kami akan menganalisis setiap poin dalam tuntutan tersebut dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” ujar Bahlil setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025. 

 

Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menekankan bahwa aspirasi masyarakat sangat penting dalam sistem demokrasi. 

 

“Kami menghargai setiap perkembangan dari aspirasi teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Ini adalah kontrol terhadap jalannya sebuah negara demokrasi,” jelasnya. 

 

Dia menyatakan bahwa proses ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kehidupan berbangsa. 

 

“Tentunya, ini bagian dari tahap di mana kita mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegas Bahlil. 

 

Sebagai tambahan, tuntutan rakyat 17+8 terdiri dari gabungan aspirasi, yang meliputi 17 tuntutan inti dan 8 tuntutan tambahan. 

 

Isu yang banyak disuarakan oleh beberapa influencer seperti Fathia Izzati dan Jerome Polin mencakup hal-hal terkait ketenagakerjaan, hukum, hak asasi manusia, lingkungan, serta reformasi politik dan pendidikan. 

 

Dokumen yang banyak beredar di media sosial mencantumkan bahwa 17 tuntutan utama memiliki batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025. 

 

Target pelaksanaannya melibatkan Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian di sektor ekonomi. 

 

Selain itu, ada juga 8 tuntutan tambahan yang ditujukan kepada seluruh pihak pemerintah RI, dengan waktu penyelesaian yang lebih panjang, yaitu hingga 31 Agustus 2026. 

 

Terkait hal tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa aspirasi yang diajukan harus diperhatikan secara seksama. Dia berpendapat bahwa setiap poin yang diungkapkan oleh masyarakat mencerminkan kebutuhan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat. 

 

“Tentu saja langkah yang diambil harus terukur. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis,” kata Bahlil. 

 

Menteri ESDM itu juga mengingatkan bahwa proses penyelesaian tuntutan bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan cepat. Pemerintah dan partai politik, menurut Bahlil, perlu merumuskan solusi yang komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru. 

 

“Rakyat tentu berharap ada tindakan nyata. Oleh karena itu, kami akan mendorong agar tanggapan terhadap tuntutan ini bisa memberikan manfaat positif bagi seluruh masyarakat,” ungkap Bahlil. 

 

“Kami berkomitmen untuk menjaga komunikasi dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai pedoman dalam menjalankan tugas,” tutupnya.y©