Masa Panen Raya Berlangsung, Pemerintah Hentikan Sementara Bantuan Beras disisi Lain Harga Sembako Kian Naik

Pemerintah Hentikan Bantuan Beras Selama Masa Panen Raya. (instagram.com/bumn_bna_rapi)

YUDHABJNUGROHO – Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan untuk sementara waktu distribusi bantuan pangan berupa beras bagi 16 juta warga yang kurang mampu.

Arief Prasetyo Adi, selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil karena anggaran sebesar Rp16,6 triliun akan dialokasikan terlebih dahulu kepada Perum Bulog untuk menyerap tiga juta ton beras dari para petani.

 

Kebijakan Pengalihan Anggaran untuk Menstabilkan Harga Gabah

 

Arief menyatakan bahwa langkah ini dimaksudkan agar Bulog memiliki cukup dana untuk membeli gabah dari petani pada awal masa panen.

 

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyerapan hasil panen lokal untuk menjaga keseimbangan di pasar.

 

“Pemindahan anggaran ini memastikan bahwa Bulog memiliki cukup dana untuk melakukan penyerapan. Ini merupakan instruksi langsung dari Presiden,” kata Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 Februari 2025.

 

Ia menambahkan bahwa penghentian sementara bantuan pangan beras akan berlangsung selama Januari dan Februari 2025 untuk meningkatkan harga gabah para petani.

 

Jika bantuan beras tetap diberikan saat masa panen berlangsung, dikhawatirkan akan mengakibatkan harga gabah anjlok dan merugikan petani.

 

Keseimbangan Pasar dan Dampaknya terhadap Petani

 

Arief menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dicabut setelah kondisi pasar kembali stabil.

 

“Sekarang ini, fokus kita adalah menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi agar para petani mendapatkan harga yang adil,” jelasnya.

 

Pemerintah ingin memastikan bahwa harga pembelian gabah dari petani setidaknya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga mengungkapkan bahwa distribusi bantuan pangan akan dilanjutkan setelah panen raya selesai.

 

“Bukan dihentikan sepenuhnya, hanya ditunda karena saat ini kita tengah berada dalam musim panen. Jika bantuan tetap disalurkan saat ini, harga beras di pasar kemungkinan bisa jatuh dan merugikan petani,” jelas Zulhas pada Selasa, 4 Februari 2025.

 

Ia menekankan perlunya menjaga harga jual gabah agar petani tidak mengalami kerugian.

 

Rencana Penyaluran Bantuan Pangan di Semester Kedua 2025

 

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan alokasi bantuan pangan beras untuk enam bulan di tahun 2025.

 

Keputusan ini diambil dalam sebuah rapat terbatas yang berlangsung pada 30 Desember 2024.

 

“Alhamdulillah, Presiden Prabowo telah memberikan persetujuannya untuk program bantuan pangan beras selama enam bulan di tahun 2025. Januari dan Februari sudah berjalan, sementara empat bulan berikutnya akan disesuaikan waktunya,” ungkap Arief dalam pernyataan tertulisnya pada 2 Januari 2025.

 

Walaupun bantuan sementara dihentikan, pemerintah memastikan bahwa total bantuan yang diberikan tetap tidak berubah, yakni sebanyak 900.000 ton beras dengan nilai mencapai Rp16,6 triliun.

 

Rencananya, distribusi bantuan ini akan kembali dilaksanakan pada April 2025 setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

 

Penyesuaian Data Penerima Bantuan

 

Pemerintah juga sedang menyempurnakan basis data penerima bantuan pangan.

 

Di tahun 2025, jumlah penerima bantuan mengalami penyesuaian dari 22 juta keluarga menjadi 16 juta keluarga.

 

Pengurangan ini dilakukan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan jumlah orang miskin dari 25,22 juta pada Maret 2023 menjadi 24,54 juta pada Maret 2024.

 

Sebagai bagian dari strategi untuk memperbaiki distribusi bantuan, pemerintah memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian PPN/Bappenas.

 

Prioritas utama dari bantuan ini adalah pada keluarga yang berada dalam kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala keluarga yang tergolong miskin dan lansia tunggal.

 

Dengan langkah ini, pemerintah berharap untuk menciptakan keseimbangan antara produksi dan konsumsi beras, serta memastikan kesejahteraan petani dan masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga.y©