Isi BBM Subsidi Pakai Aplikasi, Ribet dan Keblinger

 

Sumber : https://bit.ly/3y4kA8l

    Berita terkait dengan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali meramaikan jagat media. Masih belum hilang ingatan kita, bahkan belum berganti tahun ketika pemerintah secara perlahan menarik dari peredaran BBM jenis Premium (berwarna kuning).

    Banyak penolakan dari masyarakat saat itu, namun sepertinya penolakan dari masyarakat banyak itupun dianggap angin lalu saja oleh pemerintah, dengan alasan ‘menyelamatkan anggaran negara’. Baiklah, masyarakat perlahan mulai mengerti dan menerima jika BBM jenis Pertalite meskipun sedikit lebih mahal dari Premium, akan menjadi konsumsi berikutnya.

     Meredanya sentiment masyarakat ini, ternyata disulut lagi oleh pemerintah dengan rencana peraturan baru yaitu jika membeli BBM jenis Pertalite dan Solar harus menggunakan Aplikasi smartphone ‘MyPertamina’. Entah bagaimana mekanisme ini nantinya, tapi rencana ujicoba di beberapa kota yang dimulai 1 Juli 2022 ini sudah mulai disosialisasikan.

    Distribusi tepat sasaran adalah alasan utamanya. Diharapkan dengan pembatasan pembelian yang terkontrol akan semakin mencegah masyarakat mampu membeli jenis BBM bersubsidi ini. Sehingga BBM subsidi benar – benar disediakan untuk masyarakat menengah kebawah.

    Namun, tepatkan kebijakan ini?

    Menurut Penulis, tentu tidak.

    Kebijakan ini menuntut konsumen untuk menggunakan smartphone dalam membeli BBM subsidi. Padahal jika memang untuk masyarakat menengah kebawah, mereka justru malah tidak punya smartphone ini, dan bukannya smartphone malah dimiliki kalangan berada?.

    Jika begini, tidak tepat sasaranlah akhirnya, dan orang – orang mampu yang pasti punya smartphone justru akan semakin leluasa membeli BBM subsidi. Lantas bagaimana dengan kalangan Nelayan, yang setiap hari bergantung pada BBM Solar. Untuk membeli solar setiap hari saja mereka perlu perjuangan, akankah mereka juga perlu dobel perjuangan untuk membeli smartphone dulu hanya karena syarat membeli solar?.

    Penulis punya gagasan, jika memang ingin mengontrol, mengapa tidak menggunkan NIK KTP saja, dan aplikasi online hanya dimiliki oleh POM atau distributor saja. Simpelnya begini, pelanggan masuk POM, sebutkan NIK, didata oleh POM, disebutkan, ‘untuk NIK sekian kuota BBM subsidi hari ini sekian’, beli, bayar, pulang, selesai. Tidak perlu smartphone.

    NIK pastilah unik, tidak mungkin dobel, kecuali memang database milik pemerintah yang kacau. Nah, Penulis ingat, mengapa tidak menggunakan Kartu Sembako Murah yang pernah digaungkan bertahun – tahun lalu saat kampanye. Kok menghilang begitu saja program ini.

    Dan lagi, bukankah kita sudah tahu sejak dulu, jika di stasiun pompa BBM tidak diperkenankan menggunakan HP, smartphone, atau sejenisnya, bukankah malah berbahaya?. Sekarang, malah diwajibkan, keblinger.

    --------------

    Schrijver.

    Copyright. ©. 2022. Yudha BJ Nugroho. All Right Reserved.