Benang Kusut Kontrak Freeport : Jalan Tengah untuk Indonesia dan Papua

Benang Kusut Kontrak Freeport : Jalan Tengah untuk Indonesia dan Papua

Oleh : Yudha BJ Nugroho [17 Juli 2018]

       Mayoritas masyarakat Indonesia mengaku lega saat muncul pemberitaan bahwa pemerintah Indonesia telah menguasai saham perusahaan tambang terbesar di dunia PT. Freeport Indonesia (PTFI). Rakyat indonesia sangat mengenal perusahaan ini yang membuka hak konsesi di tanah papua. Sejak dahulu perusahaan ini banyak membuat rakyat Indonesia mengelus dada sebab, dengan income perusahaan yang sangat besar, namun bagi hasil untuk Indonesia sangatlah kecil. Masyarakat Papua khususnya, yang merasakan dampak lebih memperihatinkan. Tambang emas terbesar di dunia, Tambang Gunung Grasberg PT. Freeport Indonesia, telah mengeruk kekayaan terbesar negeri Papua, namun kebanyakan rakyat Papua justru hidup dibawah garis kemiskinan dan keterbelakangan. Sungguh ironi.

       Ada angin segar untuk pemberitaan, pemerintah Indonesia telah selesai melakukan divestasi saham PTFI sebesar 51 %. Ini artinya pemerintah Indonesia menjadi pemilik saham terbesar perusahaan ini, namun yang menjadi pertanyaan, dari manakah suntikan dana pembelian saham tersebut? Dari APBN? Bukan. Ternyata dana tersebut merupakan suntikan dana dari 11 bank yang membantu PT. Inalum selaku perusahaan holding BUMN Minerba untuk membeli saham PTFI (www.liputan6.com [16 Juli 2018). Lah, negara membeli saham PTFI dengan dana hutang lagi?. 

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

Jika memang begitu, seharusnya pemerintah jangan hanya memberitakan penyelesaian divestasi saham sebesar 51 % saja, terangkan pula siapa penyumbang dananya, struktur kepemilikan sahamnya dan besaran dana yang dihabiskan untuk divestasi saham tersebut.

       Kepemilikan saham sebesar 51 % ini, seharusnya mengutamakan masyarakat Papua, biarlah mayoritas keuntungan itu negeri Papua yang merasakan. Ada harapan besar dari masyarakat Papua khususnya dari divestasi saham ini, jangan lagi keuntungan divestasi ini tetap lari ke pulau Jawa atau bahkan hanya Jakarta yang merasakan. Konflik dan kesenjangan di Papua sebenarnya bisa diatasi jika masyarakat Papua hidup sejahtera, harga kebutuhan pokok terjangkau, fasilitas publik memadai dan kehidupan layak yang didapatkan karena mereka sebenarnya hidup diatas ‘kasur emas’, tapi emasnya entah kemana.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

       Untuk itu pemerintah perlu menjelaskan dan menerangkan ke masyarakat keuntungan dari divestasi ini secara gamblang, bukan hanya menjadi obrolan kalangan atas. Rakyat Papua sejak dahulu merasa terbelakang dan dianak tirikan karena kesejahteraan mereka yang diabaikan. Jangan ternyata divestasi saham ini ada kepentingan politik didalamnya, karena sudah mendekati masa Pemilu 2019. Nah?