Header Ads

  • Breaking News

    Sisi Lain Untung Rugi Jalan Tol

     

    Penulis bukan pengamat transportasi, namun penulis termasuk yang kurang setuju dengan kebijakan pemerintah yang terlalu memfokuskan kebijakan pembangunan jalan tol dengan dalih "memperlancar pengangkutan logistik".

    Coba kita berpikir sejenak, bagi yang sering berkendara di jalan tol kita sering menemui truk malah membuat jalanan macet karena mereka berjalan terlampau pelan dengan muatan berlebihan. Belum lagi kebiasaan berhenti yang terlalu lama.

    Kemacetan di Jalan Tol. Ilustrasi. Sumber : https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-74993b9e39952464623edf70598112e9


    Ini tak lepas dari fakta bahwa banyak truk-truk kita yang tak layak jalan, entah karena sudah tua dan tak layak jalan. Pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) seringkali gagal, karena selain jumlahnya terlalu banyak, juga sepertinya masih banyak oknum Dishub yang suka menerima sogokan.

    Bahkan by design, truk-truk di Indonesia itu mayoritas under powered alias tenaganya terlampau kecil untuk ukurannya. Ini agar harga beli dan perawatannya murah, tapi konsekuensinya mereka akan berjalan sangat lambat kalau bermuatan penuh. Makanya truk-truk baru di Indonesia mayoritas jalannya pelan. Beda dengan di Malaysia atau Australia yang truk selalu berjalan mengikuti batas kecepatan minimal.

    Truk memang dianjurkan melalui jalan tol, namun bukannya tambah lancar perjalanannya, malah jalan tolnya yang jadi macet. Selain itu, seringkali tarif tol terlalu mahal untuk pemilik truk. Lalu di rest area truk tidak boleh berlama-lama, padahal sopir truk butuh waktu panjang untuk beristirahat mengingat mengemudikan truk itu sangat melelahkan.

    Sumber : https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-6efc8b2c19548b2c6bea77410022b36e


    Belum lagi angkutan dengan moda truk rentan pungli dan pemalakan. Bahkan pembangunan jalan tol tidak menghindarkan truk dari praktek tak terpuji ini, seperti yang terjadi di tol dan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).

    Akibatnya kebijakan pembangunan jalan tol untuk memperlancar pengangkutan logistik, dan mengurangi biayanya, gagal total. Bahkan di beberapa pembangunan jalan tol cenderung mubazir karena jalan raya biasanya tak ramai sehingga.

    Seperti halnya jalan tol di tempat Penulis saat ini. Tol Balikpapan – Samarinda dahulu sejak pembangunannya digadang – gadang sebagai Jalan Tol Pertama di Kalimantan yang akan mempermudah akses transportasi antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

    Seketika saat dibukanya jalan tol ini, ratusan kendaraan lalu lalang melewati tol ini, ke arah Samarinda maupun Balikpapan. Hal mengejutkan terjadi tatkala diresmikannya tarif berbayar dengan harga termurah untuk minibus biasa sebesar 75 ribu.

    Tak pelak, pengguna roda 4 kembali ke jalan arteri, dan yang melewati jalan tol mungkin bisa dihitung per harinya.

    Jalan tol di tanah jawa pada umumnya dibangun untuk menghindari kemacetan di jalan arteri, yang akhirnya memotong waktu perjalanan menjadi lebih singkat. Ini sangat jelas menfaatnya, terlebih jalan arteri di jawa melewati desa – desa dan pasar.

    Berbeda halnya dengan jalan arteri antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Jalan arterinya melewati Taman Hutan raya Bukit Sorharto yang sepi, beberapa kampung memang dilewati, namun tidak menimbulkan kemacetan yang berarti.

    Sehingga waktu tempuh antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, entah lewat tol maupun jalan arteri hampir ditempuh dengan waktu yang sama. Lantas, daripada membayah 75 ribu, lebih baik lewat jala yang gratis, toh waktunya sama saja.

    Padahal idealnya untuk memperlancar pengangkutan logistik di darat seharusnya menggunakan kereta api. Kereta api itu moda transportasi yang bisa mengangkut muatan yang nyaris sama atau bahkan lebih banyak daripada kapal laut, tapi bisa berjalan lebih cepat daripada kendaraan jalan raya.

    Moda transportasi kereta api di negara maju sangat efektif mengurangi biaya pengangkutan logistik karena bisa mengangkut barang dalam jumlah sangat besar, dan mengirimnya dalam waktu sangat singkat, serta membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah kecil sekali. Bayangkan betapa banyak efisiensi dan seberapa besar efektivitasnya.

    Angkutan Logistik Kereta Api. Ilustrasi. Sumber : https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-22e7e2323b80422517c875c9460d42f5


    Strategi ini pernah diterapkan di jaman waktu Dirut PT. KAI dipegang pak Jonan dimana angkutan KA peti kemas mengalami ekspansi besar-besaran, yang bahkan sampai mengurangi lalu lintas truk di Pantura Jawa secara cukup drastis.

    Kereta PT. KAI menarik rangkaian Kontainer. Ilustrasi. Sumber : https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-a8830c9f3ff0f8124a3a74032af668c9


    Bahkan ada satu contoh yang cukup ekstrim, yaitu pengangkutan semen dari Nambo di Jawa Barat (dekat Bogor) menuju Banyuwangi di ujung timur pulau Jawa.

    Dulu waktu menggunakan truk angkutan semen ini bisa memakan waktu berhari-hari (bahkan konon sampai seminggu). Namun begitu diangkut kereta api, perjalanannya hanya memakan waktu 23 jam!.

    Coba bayangkan betapa banyak penghematan waktu dan biaya yang bisa dihasilkan oleh angkutan kereta api.

    Namun pasca kepergian pak Jonan, ekspansi angkutan barang cenderung surut dan angkutan KA barang yang ada cenderung stagnan seperti di era sebelum pak Jonan. Bahkan beberapa layanan KA barang, termasuk KA semen Nambo-Banyuwangi diatas, sudah hilang.

    Kembali ke jalan tol, dalih pemerintah lebih mengutamakan jalan tol atau jalan raya salah satunya adalah "untuk menciptakan lapangan kerja". Padahal dari dulu hingga sekarang sektor transportasi bukanlah pencipta lapangan kerja atau pengurang pengangguran yang signifikan.

    Juga ada alasan lain yaitu "biaya pembangunan jalur KA sangat mahal". Coba dipakai logika, bagaimana mungkin bidang jalan yang memakan lahan sangat kecil dibanding jalan raya, apalagi jalan tol, dan dengan beban pondasi yang tidak lebih besar dari pencakar langit bisa memakan biaya sangat besar?

    Kalau menurut saya ini semua karena pemerintah harus mengalah dengan kepentingan industri otomotif dan juga keabaian beliau terhadap praktek korupsi di Kemenhub, termasuk Dirjen Kereta Api.

     

        ---------------

        Schrijver.

        Copyright. ©. 2021. Yudha BJ Nugroho. All Right Reserved.

        Subscribe.

    No comments

    Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad