(Kapan) Sunset di Tanah Oligarki : Gaya Baru Pemerintahan Masa Kini
Sebelum
memasuki pembahasan lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai
pengertian ‘Oligarki’. Dalam teori Thomas Aquinas, istilah oligarki dapat
disimpulkan berupa kekuasaan kelompok kecil, sedangkan dalam oligarki penguasa
negara menindas rakyatnya melalui represi ekonomi. Penguasa oligarki adalah
orang – orang yang memiliki harta kekayaan melimpah.
Sistem oligarki sangat kental dengan nuansa kekuasaan dan materialitas yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan. Jangkauan kekuasaannya pun cukup luas, karena didasarkan pada aset dan nilai kekayaan dari penguasa, serta jaringan dan kemampuannya dalam mengarahkan suatu kebijakan. Meskipun dalam kenyataannya, sekelompok elit ini hanya minoritas dalam suatu komunitas.
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"
data-ad-slot="6345313352"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pertanyaan
yang selalu menjadi perdebatan, apakah Indonesia menganut sistem pemerintahan
oligarki ini?
Seperti
kita ketahui, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi, yang
dalam pengertian mudah, pemerintahan ini diselenggarakan dari rakyat, oleh
rakyat, untuk rakyat seperti yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, Presiden
pertama Amerika Serikat. Sejak awal kemerdekaan, memang telah silih berganti
sistem demokrasi ini, mulai dari Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Parlementer,
dan Demokrasi Pancasila.
Entah
manapun sistem demokrasi yang pernah dianut negeri ini, kesemuanya mempunyai
tujuan memeratakan kekuasaan serta ekonomi, kendati pada akhirnya tujuan
tersebut melenceng.
Sebenarnya
sistem pemerintahan oligarki ini mulai ada sejak era Orde Baru yang mana hanya
Soeharto, dan kelompoknya sajalah yang berhak mengambil keputusan untuk negeri
ini, sentralistik, serta kebijakan penuh dalam segala aspek dan pemerintahan
daerah. Namun sistem oligarki yang begitu kokoh dibangun oleh Soeharto ini
harus runtuh ketika krisis pada tahun 1998 terjadi.
Sistem
pemerintahan oligarki di Indonesia tidak sepenuhnya hilang pasca reformasi,
namun bertransformasi secara rapi seiring dengan pergantian pemimpin di negeri
ini. Lantas bagaimana dengan pemerintahan sekarang? Apakah masih menggunakan
sistem oligarki?.
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"
data-ad-slot="6345313352"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Presiden
saat ini berhasil memenangkan kontestasi politik dalam dua periode pemilihan. Menariknya
pasangan calon yang dikalahkan adalah nama yang sama. Presiden saat ini dikenal
dengan pamornya yang merakyat, dari orang sederhana dan biasa saja sehingga
dinilai dapat mengambil hati rakyat kecil.
Sialnya,
seorang pemimpin yang lahir dari rakyat membutuhkan kelas oligarki tersebut
demi mewujudkan cita – cita dan aspirasi rakyat yang diembannya. Terlebih saat
ini, kaum elit tersebut banyak mengisi jabatan di pemerintahan, sebagai anggota
legislatif maupun eksekutif. Sehingga setiap keputusan yang katanya ‘atas nama rakyat’
tetap dipengaruhi oleh sistem oligarki yang sedemikian rapi.
Seperti
contoh, saat banyak massa mendemo atas pengesahan UU Omnibus Law yang diduga
lebih banyak berpihak pada pengusaha dibandingkan pekerja, tetap saja
pembahasan dilanjutkan, karena para pengusaha tersebutlah yang berkepentingan
mengatur pemerintahan demi kelancaran bisnis mereka. Dan para anggota dewan
yang terhormat pun merasa kehadiran mereka di gedung parlemen juga berkat ‘sumbangan’
dari para pengusaha.
Hal
inilah yang mungkin sedang terjadi dalam roda pemerintahan negeri ini, yang
mana hubungan pemimpin dengan kelompok oligarki memaksa sang pemimpin membuat
keputusan – keputusan yang ditekan dan diintervensi oleh kelompok tersebut. Selain
itu dengan bergabungnya kelompok oposisi ke dalam lingkup pemerintahan,
dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan dalam berdemokrasi karena tidak ada check and balance yang terjadi dalam
proses pengambilan keputusan. Hal ini yang diduga akan menjadi jalan mulus bagi
kelompok tersebut untuk mendapatkan kekuasaan abadi.
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"
data-ad-slot="6345313352"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rakyat
saat ini sedang menanti terbenamnya matahari sebagai penanda pergantian hari,
dan menunggu hari esok, berharap akan jauh lebih baik.
---------------
Schrijver.
Copyright.
©. 2020. Yudha BJ Nugroho. All Right Reserved.
No comments
Terima kasih telah berkunjung, silahkan tinggalkan komentar anda.