Mundurkah Rasa Nasionalisme Kita Saat Ini ?

     Sudah lebih setengah abad negeri ini ‘diakui’ merdeka, dalam pengertian bahwa jika suatu bangsa memerintah secara mandiri bukan dalam koloni pemerintahan bangsa lain. Sepanjang waktu itu pula negeri ini telah melahirkan pemimpin – pemimpin yang banyak mengeluarkan keputusan berharga.

     Diawal masa kemerdekaan tentu rasa nasionalisme di dada para warga negara saat itu sangatlah besar. Harapan dan semangat untuk hidup lebih baik diluar koloni bangsa lain tentu menggelora. Meskipun diawal kemerdekaan, negara masih membutuhkan banyak dukungan demi pembangunan, tidak menyurutkan rasa cinta pada negeri yang masih seumur jagung.

Gambar 1 : Anak dan Bendera (Sumber : https://bersatoe.com/wp-content/uploads/2016/02/Anak-dan-bendera.jpg)

     Silih berganti pemimpin negeri, tentu berganti pula masalah dan cobaan yang menerpa negara. Mulai dari peristiwa reformasi, banyak skandal korupsi, bencana alam tsunami, hingga di tahun 2020 ini, virus corona atau yang saat ini lebih dikenal dengan Covid19.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

     Virus ini segera naik daun semenjak kemunculannya di akhir bulan Januari menjelang perayaan Imlek di Negara Tiongkok. Secara cepat menyebar dan ‘menginvasi’ seluruh belahan dunia. Terlepas dari teori konspirasi yang beredar.

     Kabar menyebarnya virus ini sampai juga di Indonesia. Entah saat itu pemerintah kita mempunyai pertimbangan apa, mereka cenderung mengeluarkan statement yang menampik bahwa virus ini dapat hidup dan berkembang di Indonesia. Praktis statement ini membuat masyarakat kita menjadi jumawa, dan terkesan abai.

Gambar 2 : Pengumuman Resmi Presiden Dan Menteri Kesehatan Saat Mengonfirmasi Pasien Positif Covid19 (Sumber : https://asset.kompas.com/crops/EZd0yyer7Virhy_lcOAeWxbpSQg=/173x108:748x492/750x500/data/photo/2020/03/02/5e5c928dbee45.jpg)

     Eh, ternyata beberapa minggu setelah itu, pemerintah mengumumkan secara resmi jika ada warga negara yang positif terindikasi Covid19. Beberapa hari setelah pengumuman resmi itu, bak bola salju, penderita positif Covid19 semakin bertambah, pemerintahpun menganjurkan untuk memakai masker medis, dan jika memakai masker kain tidak cukup untuk menghambat penularan virus.

     Seketika karena pernyataan itu, masker medis menjadi barang komoditas primer, harga melonjak dan persediaan melangka. Menjadi sangat prihatin karena justru para tenaga medis tidak mendapatkan stok distribusi masker tersebut, karena diborong masyarakat.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

      Nah, saat tulisan ini dibuat (08 April 2020), Penulis mendapatkan kabar jika pemerintah menganjurkan warga untuk memakai masker kain karena dapat menangkal virus hingga 70%, serta masker medis hanya untuk tenaga medis saja.

     Coba berfikir atas kasus diatas, jika ada pertanyaan,

     “Siapa yang membuat masker medis menjadi langka, harga naik, hingga petugas medis kesulitan mendapatkan?”

     Jawabannya ya pemerintah sendiri, yang diawal membuat keputusan tanpa berfikir kedepannya seperti apa, keputusan gegabah, dan akhirnya membuat sulit dan ketika sadar baru direvisi.

     Jika diperhatikan, sepanjang perjalanan kasus Covid19 di Indonesia, pemerintah beberapa kali membuat keputusan yang direvisi atau keputusan yang tidak sinkron antar pejabat satu dengan lainnya.

     Ada pejabat yang memberlakukan lockdown daerah, pemerintah pusat melarang, karena menganggap lockdown adalah keputusan pusat. Pemerintah melarang berkumpul, eh ada anggota polisi aktif yang menyelenggarakan pesta pernikahan mewah, dihadiri Wakil Kepala Polri, sementara ada berita juga polisi marah – marah membubarkan pesta pernikahan warga biasa.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

     Pemerintah mengeluarkan kebijakan rapid test nasional, eh tapi pejabat negara duluan yang dilayani, dan untuk masyarakat biasa dikenakan biaya. Entah kapan rapid test nasional dilakukan, lupakan aja, paling pemerintah juga lupa pernah ngomong gitu di media.

     Kebijakan yang berganti – ganti, tidak sinkron, bahkan blunder ini membuat masyarakat bingung. Sadar atau tidak penyebab kekacauan dan kepanikan di masyarakat serta banyak hoax yang beredar, ya karena pemerintah sendiri yang mencla – mencle.

     Jika di negara asia tenggara lain, pemerintah nya mengeluarkan pelayanan penuh untuk warganya dalam menghadapi Covid19, pemerintah kita seperti ragu untuk itu, dan celakanya membuka donasi bagi siapa yang mau membantu menangani Covid19 ini.

     Kok pemerintah membuka donasi, bukankah itu kewajibannya melayani warga negara, melindungi warga negara, dan menjamin kesehatannya.

     Penulis merasa, dengan keadaan negara yang seperti ini, rasa nasionalisme dan kecintaan rakyat pada negara dirasa menurun. Rakyat seakan acuh dan tidak peduli lagi dengan kebijakan pemerintah yang berubah – ubah tergantung iklim politik yang berkembang.

     style="display:block; text-align:center;"

     data-ad-layout="in-article"

     data-ad-format="fluid"

     data-ad-client="ca-pub-3030644623537642"

     data-ad-slot="6345313352">

     Rakyat saat ini memilih berfikir untuk keluarga saja, yang penting bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rakyat saat ini sudah lebih kritis. Kebijakan nasional yang diambil pasti mementingkan kepentingan elit dan pejabat tinggi dahulu, lalu rakyat kemudian.

     Berebut kuasa, mementingkan kelompok dan golongan seakan sudah menjadi tontonan sehari – hari di media dalam negeri. Apa bedanya saat ini dengan zaman kolonial. Saat ini kitapun dijajah tapi bedanya, dijajah oleh bangsa sendiri dengan bersembunyi di balik kata ‘Demokrasi’.

     -----------------------

     Schrijver.

     2020. ©. Yudha BJ Nugroho. All Right Reserved.

     Subscribe.